“Batas Usia dan Hak atas Pendidikan: Saat Regulasi Menghalangi Masa Depan Anak”

Oleh: Redaksi LambarXpose.com

LambarXPose.com – Pendidikan merupakan hak dasar setiap anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat oleh berbagai peraturan perundang-undangan nasional. Namun, kisah yang terjadi di Kecamatan Lumbok Seminung, Kabupaten Lampung Barat, memberikan refleksi mendalam tentang bagaimana sistem pendidikan kita terkadang bersikap kaku dan tidak mampu mengakomodasi dinamika sosial yang terjadi di lapangan.

Seorang anak bernama Rahmat, yang sebelumnya telah diterima dan mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMP Negeri 1 Lumbok Seminung, terpaksa harus menghentikan proses pendidikannya. Alasannya adalah karena usia Rahmat diketahui melebihi batas maksimal penerimaan siswa sekolah menengah pertama yang telah ditetapkan melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Kelebihan usia lima bulan menjadi alasan utama dikeluarkannya Rahmat dari sekolah, meskipun semangat belajarnya tinggi dan ia telah menunjukkan partisipasi aktif dalam kegiatan sekolah.

Fakta Lapangan dan Keterbatasan Sosial

Menurut keterangan dari pihak keluarga, Rahmat berasal dari latar belakang ekonomi yang terbatas. Proses administrasi, seperti pembuatan atau perbaikan data kependudukan, menjadi kendala tersendiri bagi keluarga kurang mampu. Ketika pihak sekolah menyarankan perubahan identitas agar usia tampak sesuai, hal ini justru menambah kebingungan dan tekanan bagi keluarga.

Pihak sekolah sendiri tidak sepenuhnya dapat disalahkan. Kepala sekolah telah mencoba berkoordinasi dengan dinas terkait, dan menyarankan agar Rahmat mendaftar pada program pendidikan kesetaraan. Namun, solusi tersebut tentu tidak setara dengan pendidikan formal, terlebih jika usia anak masih tergolong layak untuk mengikuti pendidikan reguler. Situasi ini menunjukkan bahwa antara regulasi pusat dan realitas di daerah masih terdapat kesenjangan yang perlu diselesaikan secara bijak.

Kebutuhan Akan Fleksibilitas dalam Kebijakan Pendidikan

Peraturan yang baku dan sistem data yang seragam secara nasional memang diperlukan dalam tata kelola pendidikan. Namun, perlu digarisbawahi bahwa kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mampu beradaptasi dengan kondisi sosial dan geografis masyarakat.

Anak-anak dari daerah terpencil, seperti Lumbok Seminung, sering kali menghadapi berbagai keterbatasan – dari akses informasi, infrastruktur, hingga literasi administrasi. Maka dari itu, pemberlakuan aturan usia secara kaku tanpa mempertimbangkan kondisi khusus daerah dapat mengakibatkan eksklusi pendidikan, yang bertentangan dengan semangat inklusi dan keadilan sosial.

Rekomendasi Solutif

Untuk menghindari kasus serupa, penulis mengajukan beberapa langkah solusi sebagai berikut:

1. Penerapan Dispensasi Usia Secara Terbatas dan Terukur
   Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dapat menetapkan kebijakan dispensasi usia bagi peserta didik dari daerah tertinggal dan terpencil, dengan mekanisme evaluasi khusus.
2. Pendampingan Administratif bagi Keluarga Tidak Mampu
   Pemerintah daerah perlu menyediakan layanan jemput bola dalam hal pengurusan akta lahir dan dokumen kependudukan lainnya, terutama bagi keluarga prasejahtera.
3. Fleksibilitas Sistem Dapodik dalam Kasus Khusus
   Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat mengevaluasi sistem Dapodik agar memberi ruang kebijakan bagi kepala sekolah untuk menerima siswa dengan pertimbangan sosial tertentu, tanpa mengorbankan keabsahan data.
4. Penguatan Pendidikan Inklusif dan Berkeadilan
   Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat komitmen terhadap prinsip pendidikan yang menjangkau semua lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi atas dasar administratif yang bersifat teknis.

Kisah Rahmat bukan hanya cerita seorang anak yang terhambat sekolah karena usia. Ini adalah cermin dari sistem yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kompleksitas realitas sosial di akar rumput. Pendidikan seharusnya menjadi jembatan menuju masa depan, bukan tembok yang membatasi langkah anak-anak untuk meraih cita-citanya.

Diharapkan ke depan, semua pihak – mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat – dapat bersama-sama membangun sistem pendidikan yang tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga adil dan manusiawi.(*)