Kelangkaan LPG 3 Kg di Lampung Barat: Warga Geram, Pemerintah Dinilai Tak Serius Atasi Masalah
- account_circle Admin
- calendar_month Rab, 2 Jul 2025
- comment 0 komentar
“Kami Beli, Bukan Mengemis!” – Warga Desak Pemerintah Tegas Atasi Distribusi LPG
Lampung Barat, LambarXpose.com – Krisis kelangkaan gas elpiji 3 kg di Lampung Barat, khususnya di Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, memicu kemarahan warga. Pasalnya, pemerintah daerah (Pemda) dinilai hanya setengah hati menangani distribusi gas LPG bersubsidi, yang justru semakin menyulitkan masyarakat kecil.
Warga menyuarakan kekecewaannya karena harus antre panjang di pangkalan, tanpa jaminan mendapat tabung gas. Banyak wilayah tidak memiliki akses ke pangkalan yang dekat, dan informasi distribusi pun minim.
“Kami beli, bukan minta. Tapi seperti diperlakukan seperti pengemis. Sudah antre lama, sering pulang dengan tangan kosong. Ini bukan solusi, tapi pembiaran!” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat.
Pengecer Dinilai Solutif, Tapi Malah Dihambat
Menurut warga, pembelian melalui pengecer gas elpiji lebih efisien meskipun harganya sedikit lebih mahal. Pengecer dianggap memberikan kemudahan akses, kepastian stok, dan pelayanan yang lebih manusiawi.
“Lebih baik lewat pengecer. Biar harga beda sedikit, yang penting kami tidak buang waktu dan tenaga. Kenyamanan itu penting!” tambah warga lainnya.
Namun ironisnya, sistem distribusi yang melibatkan pengecer justru ditekan oleh kebijakan yang tidak berpihak pada kenyataan di lapangan.
Dugaan Permainan Kuota: “Yang Dekat Agen, Dapat Lebih Banyak”
Warga juga menyoroti dugaan praktik kolusi dalam distribusi LPG. Agen yang memiliki kedekatan dengan pihak tertentu diduga lebih sering mendapat jatah besar, sementara warga hanya kebagian sisa.
“Yang dekat sama agen, itu yang lebih sering dapat kuota. Kami yang jauh, ya cuma bisa gigit jari. Tolong diawasi!” ujar tokoh masyarakat dengan nada kecewa.
Desakan untuk Pemerintah Daerah: “Turun ke Lapangan, Jangan Duduk di Kantor Saja!”
Masyarakat menuntut pengawasan ketat terhadap agen LPG, transparansi kuota, dan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat kecil.
“Pemda jangan cuma bikin aturan tanpa pengawasan. Turun ke lapangan, lihat sendiri kondisi masyarakat. Jangan bekerja setengah hati!” tegas warga.
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar